HAPS Masuk dalam Rencana Strategis Kemenko Polhukam, Inilah Tanggapan dari Kohanudnas

Para pembaca yang budiman tentu pernah mendengar nama seperti pesawat tanpa awak NASA Helios, Facebook Aquila, Thales Stratobus, Airbus Zephyr sampai balon udara Google Loon. Kesemuanya adalah wahana yang dirancang untuk mengangkasa di ketinggian stratosfer, yaitu di rentang 15.000 – 40.000 meter di atas permukaan bumi. Seperti telah dikupas dalam beragam literasi, peran wahana-wahana tadi adalah untuk mendukung akses komunikasi dan data, khususnya di area-area yang kurang tersentuh akses broadband dari operator.

Baca juga: Kemhan Digugat Perusahaan Satelit Asal Inggris, Inilah Profil Satelit Artemis!

Dalam pengkategorian, wahana-wahana tadi disebut High Altitude Platform Station (HAPS), atau di Indonesia akrab disebut Wahaha Dirgantara Super. Meski nampak masih jauh dari implementasi, namun ternyata HAPS telah dilirik oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Persisnya pada 26 Agutus 2019 di Bandung, telah digelar Forum Koordimasi dan Konsultasi Telekomunikasi dan Informatika yang mengangkat tema “Pemanfaaatan HAPS dalm Rangka Pertahanan dan Keamanan di Daera Terluar, Terpencil Serta Wilayah Perbatasan.”

Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Infromasi dan Aparatur, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan Marsda TNI Budi Rus Nurhadi Sutejo menyebut forum konsultasi ini bertujuan untuk mensosialisasikan penggunaan dan pemanfaatan teknologi pendukung HAPS untuk kepentingan jaringan aman mandiri dan dampaknya bagi perkembangan industri telekomunikasi dalam negeri.

Oleh beberapa panelis dipaparkan bahwa HAPS memiliki kemudahan dalam penempatan, fleksibilitas, biaya operasional rendah, delay propagasi rendah, sudut elevasi lebar dan cakupan relatif luas. Selain itu secara teknologi, HAPS memiliki potensi sebagai backbone komunikasi pita lebar untuk menjangkau daerah rural. Dan yang lebih penting HAPS dianggap tidak membahayakan lalu lintas penerbangan sipil karena berada pada posisi di atas batas ketinggian maksimal pesawat terbang komersil.

Meski punya sejumlah keunggulan, namun bukan berarti HAPS dirancang sebagai pengganti satelit. Lebih tepatnya, HAPS dapat mendukung konektivitas satelit. Pihak yang dapat memanfaatkannya pun bisa berimbang antara kebutuhan sipil dan militer.

Dari spesifikasi, HAPS yang ditempatkan di ketinggian stratosfer merupakan obyek stationer. Pada ketinggian stratosfer dicirikan dalam lingkungan yang low density, low temperature dan low wind.

Karena berada di atas ketinggian teritori udara nasional, sudah barang tentu otoritas pertahanan udara wajib merespon setiap perkembangan yang bakal terjadi di masa mendatang. Asops Kaskohanudnas Kolonel Pnb. Yostariza mewakili Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas) dalam forum tersebut menyebutkan ada beberapa poin penting yang dapat disikapi terkait HAPS dalam persepektif Kohanudnas, persisnya pada unsur pengawasan dan pengamanan HAPS.

“Pada posisi stationer di stratosfer, keberadaan HAPS saat ini tidak dapat ditangkap oleh radar, oleh karena itu HAPS nantinya perlu dilengkapi transponder atau ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast). Dan dalam aspek pengamanan, Kohanudnas tidak memiiki alutsista yang dapat digunakan untuk melakukan penindakan di ketinggian lokasi HAPS,” ujar Yostariza.

Jika diasumsikan dalam pemantauan radar hanud sekelas Master-T, yang dikenal sebagai salah satu radar hanud tercanggih TNI AU (Kohanudnas) saat ini, maka jarak ketinggian deteksinya mencapai 100.000 kaki (30,48 km). Itu baru dalam aspek pengawasan.

Untuk peran perlindungan, jet tempur tentu punya keterbatasan operasional. Sebut saja Sukhoi Su-27/Su30 yang dioperasikan Skadron Udara 11, batas ketinggian terbangnya adalah 17,3 km. Belum lagi ada keterbatasan rudal hanud, seperti diketahui Indonesia sampai saat ini masih mengandalkan rudal hanud di kelas MANPADS SHORADS (Short Range Air Defence System) dengan ketinggian luncur rata-rata mentok di 5.000 meteran.

Lepas dari persepktif pertahanan, implementasi NAPS boleh dibilang masih cukup panjang. Guru Besar Hukum Udara dan Antariksa Universtitas Atma Jaya, Prof Dr. IBR Supancana berpendapat, “lepas dari beberapa kelebihan yang dutawarkan, HAPS secara teknologi belum matang dan terbukti (proven), belum lagi isu regulasi yang kompleks dan cakupan (coverage) dari HAPS terbatas.”

Baca juga: Northtrop Grumman MQ-4C Triton – Drone Intai Maritim HALE, Pengganti P-3C Orion Australia

Meski begitu, apa yang dilakukan militer Amerika Serikat dengan RQ-4 Global Hawk sejatinya sudah masuk dalam pelaksanaan HAPS secara ‘terbatas.” Global Hawk yang masuk kualifikasi drone HALE (High Altitude Long Endurance) dapat terbang di ketinggian 18 km dalam endurance selama 3 hari. Pekerjaan rumah kedepan dalam implementasi HAPS yaitu penyediaan pasokan tenaga (solar cell) agar wahana HAPS dapat mengangkasa dalam durasi yang panjang. (Haryo Adjie)