Kohanudnas Operasikan Weibel Portable Radar

Di tahun 2015 TNI AU tengah menyiapkan program pengadaan dan peningkatan alutista. Diantara beragam alutsista yang bakal dibeli, tersebut nama radar Weibel. Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia, seperti disampaikan Dispenau, mengkonfirmasi bahwa “Kita akan membeli 1 unit radar rudal MLAAD (Medium and Low Altitude Air Defense) dan dua unit radar Weibel,” Namun apakah radar Weibel yang jadi andalan Kohanudnas ini?

Weibel Scientific adalah perusahaan asal Denmark yang memproduksi radar dengan prinsip doppler. Radar buatan mereka termasuk yang terdepan di Dunia. Weibel menyediakan berbagai radar untuk memenuhi kebutuhan pengukuran dan pelacakan yang berbeda.

Baca juga: MSSR 2000-I -Radar Intai Kohanudnas dari Airbus Defence and Space

Radar portable yang diincar TNI AU ini bersifat mobile dan dapat diangkut dengan mudah oleh pesawat angkut sekelas C-130 Hercules. Radar ini dapat beroperasi di segala cuaca. Moda operasinya dapat melacak terus-menerus suatu kawasan dalam putaran 360 derajat. Jarak pelacakannya antara 550 sampai lebih dari 1000 Km dan pengintaian pada jarak 250 sampai 400 Km. Radar ini juga dilengkapi sistem Tx Synthetic Aperture untuk membuat gambar dari obyek, seperti lanskap dalam tampilan 2D atau 3D, memberikan resolusi spasial yang lebih baik daripada radar konvensional. Radar Weibel juga dilengkapi Rx Digital Multi Beam Phased array.

Baca juga: AR 325 Commander – Radar Kohanudnas Pemantau Ruang Udara ALKI II

Baca juga: Master –T – Radar Hanud Tercanggih Perisai Ruang Udara Indonesia

Semua radar Weibel memiliki muzzle velocity radar system, active protection radar system, sistem doppler, tracking Radar Systems, multi frekuensi, ranging radar untuk platform pihak ketiga, pelacakan multi sensor, dan sistem pengintai dan pelacak.

Seperti halnya satuan radar militer lainnya, radar Weibel dioperasikan oleh personel TNI AU, namun jalur komandoi untuk penggunaanya berada di bawah Kohanudnas (Komando Pertahanan Udara Nasional). Penempatan radar Weibel segera dilaksanakan mengingat kecenderungan permasalahan perbatasan dengan Negara Tetangga dan kondisi geografis Indonesia yang masih terdapat blank area yang belum optimal tercover oleh radar, sehingga kerap memicu pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh black flight. (Deni Adi)