Reunifikasi Sang Naga – ‘Satukan’ Cina Daratan, Makau, Hong Kong dan Taiwan di 2026

Secara pelan tapi pasti, negara Cina dibawah kepemimpinan tunggal Partai Komunis mencoba untuk menjadi penguasa dunia. Untuk dapat disegani lawan, maka Cina bukan saja mengembangkan rudal jarak jauh, namun juga telah memiliki hulu ledak nuklir. Dengan kemampuan spionase dan reverse engineering, kini militer Cina telah memiliki dua kapal induk dan juga pesawat tempur yang dibangun dari salinan Sukhoi Su-27/Su-30, F-35, Typhoon dan berbagai alat militer lainnya. Terinspirasi sejarah gemilang masa lalu atas penguasaan lautan oleh Laksamana Cheng Ho, Jalur Sutera yang melewati India bahkan wilayah Arab, maka kini disodorkan kepada dunia ide OBOR (One Belt One Road).

Baca juga: Stonefish “Carrier Killer” – Ancaman Terbesar untuk Kapal Induk AS di Masa Depan

Untuk mempersingkat perjalanan laut, bahkan Cina telah mengajak Thailand untuk membelah daratan Kra dan akan dibikin semacam terusan Suez di Asia. Diam-diam Cina juga telah membangun gugusan karang dan pulau kecil di Laut Cina Selatan dan memberikan garis batas merah putus-putus (nine dash line) sebagai wilayah klaim teritorial sejarahnya.

Cina dengan cerdik tidak mengklaim Pulau Natuna kedalam wilayahnya, karena secara hukum dan de facto pulau Natuna dihuni penduduk Indonesia. Namun, secara sadar Beijing memberikan banyak pinjaman (hutang) kepada banyak negara, hal ini sesungguhnya dilakukan tidak lain untuk melemahkan daya tawar politik negara-negara yang berhutang.

Sekalipun pemerintah Amerika Serikat memiliki kebijakan Pivot to Asia atau Strategi Rebalancing AS ke kawasan Asia-Pasifik, namun toh hal itu telah terlambat dilakukan. Filipina kini telah kembali mengijinkan dibukanya pangkalan militer bagi kepentingan AS, namun hal itu jelas telah terlambat. Dengan selesainya pembangunan pangkalan militer sebagai hasil reklamasi di wilayah Laut Cina Selatan, maka hal itu jelas telah menjadi pijakan yang kuat bagi patroli laut maupun udara.

AS juga telah banyak melakukan kesalahan strategi, dimana terlalu banyak mencampuri kepentingan milter di ASEAN dalam hal modernisasi perlatan militernya. Sebagai contoh Indonesia juga terkena sanksi CAATSA tatkala akan memperkuat militernya dari produsen Rusia dan blok timur lainnya. Sementara untuk pengadaan peralatan militer dari AS harus dibayar pakai transfer uang atau hutang, dan belum ada skema barter dengan komoditas alam.

Sempat beredar bahwa untuk memuluskan larangan CAATSA, maka pembelian 11 Jet Tempur Su-35 maka wajib diikuti pembelian F16-Viper dalam jumlah sekitar 48 unit. Padahal rencana akuisisi pesawat IFX sudah berjumlah 50-an unit yang secara jelas banyak menggunakan komponen produk AS, seperti mesin, radar dan sistem senjata.

Belakangan ini, dengan adanya pandemi Covid-19, maka seluruh dunia bukan saja fokus kepada penanganan virus mematikan tersebut, tetapi juga dampak ekonomi global yang terancam terjerumus ke jurang resesi. Kecemerlangan Partai Komunis Cina dalam meng-intercept komunikasi melalui Huawei benar-benar membuahkan hasil dan kini bahkan negara AS terancam perang saudara karena hal ini juga lebih banyak dipengaruhi elit politik mendekati masa pemilihan Presiden AS.

Lantas apa kaitan kesemuanya itu? Pada akhirnya akan berakibat kepada terwujudnya kebijakan satu Cina (Unifikasi Cina) yang meliputi Cina Daratan, Cina Makau, Cina Hong Kong dan Cina Taiwan. Tidak ada pakta perjanjian militer Taiwan dengan AS dan negara Taiwan hanya didukung/diakui sekitar 23 negara saja dan kesemuanya saat ini tengah fokus menangani Covid-19 dan kesulitan ekonomi. Sangat terlalu riskan dalam kondisi internal yang morat marit harus menghadapi geliat Sang Naga dengan hanya mengandalkan dukungan Jepang dan Australia dan mungkin beberapa negara Eropa.

Baca juga: Bendung Agresi Cina, AL AS Berencana Membuka Kembali Lanal Teluk Subic

Jangkauan kemampuan kekuatan maritim Cina akan semakin meningkat dengan adanya perkuatan pangkalan militer di Laut Cina Selatan, tambahan armada kapal induk dan armada kapal selam nuklirnya. Dengan kecerdikannya maka target pemerintahan satu Cina diprediksi dapat diwujudkan pada tahun 2026. (Wahju Indrawan aka Ayoeng Von Karawang)