Nasib di Ujung Tanduk: Masa Depan Kapal Selam Nuklir Australia Kian Tidak Pasti di Era Trump

Program ambisius pengadaan kapal selam nuklir Australia senilai Aus$368 miliar kini tengah berada di persimpangan jalan yang sangat krusial dan penuh ketidakpastian. Berdasarkan laporan terbaru dari The Guardian (5/2/2026), janji Amerika Serikat untuk mentransfer kapal selam Virginia class kepada Canberra mulai diragukan oleh banyak analis internasional.

Baca juga: Terancam Delay Tiga Tahun, Program Akuisisi Kapal Selam Nuklir Virginia Class untuk Australia

Masalah utama yang menjadi ganjalan adalah ketidakmampuan industri galangan kapal Amerika Serikat untuk memenuhi target produksi, di mana saat ini mereka hanya mampu menghasilkan rata-rata 1,2 unit kapal selam per tahun. Angka ini jauh di bawah target dua unit per tahun yang dibutuhkan oleh Angkatan Laut AS sendiri, sehingga secara hukum, Presiden AS akan sulit memberikan sertifikasi penjualan kapal tersebut jika dianggap akan memperlemah pertahanan nasional mereka sendiri.

Situasi ini semakin memanas di dalam negeri Australia seiring dengan meningkatnya kritik tajam dari Partai Hijau Australia (The Greens). Melalui juru bicara pertahanannya, Senator David Shoebridge, partai ini menuding bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan “latihan penyangkalan” atas fakta bahwa kesepakatan AUKUS sangat berisiko gagal.

Partai Hijau berpendapat bahwa ketergantungan militer yang terlalu besar pada Washington tidak hanya menguras anggaran negara dalam skala raksasa, tetapi juga menggadaikan kedaulatan nasional Australia. Mereka mencemaskan skenario di mana Australia telah mengucurkan dana hingga miliaran dolar, namun pada akhirnya tidak memiliki kendali penuh atas alutsista tersebut karena keterbatasan produksi dan perubahan prioritas politik di AS.

Kembali ke Pengadaan Kapal Selam dari Perancis, Mantan Laksamana Australia Minta Proyek Kapal Selam Nuklir Virginia dan AUKUS class Dibatalkan

Dinamika geopolitik di Washington di bawah kepemimpinan Donald Trump memberikan lapisan ketidakpastian baru yang jauh lebih kompleks dibandingkan era Joe Biden. Doktrin “America First” yang diusung Trump cenderung memandang aliansi strategis secara transaksional. Jika industri pertahanan AS tidak mampu mengejar ketertinggalan produksi, besar kemungkinan Trump akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri dan menangguhkan komitmen transfer teknologi ke Australia.

Hal itu diperparah dengan munculnya usulan di Kongres AS agar kapal selam nuklir tersebut tetap berada di bawah kendali komando AS, namun dioperasikan dari pangkalan di Australia, sebuah langkah yang dianggap akan memastikan keterlibatan Australia dalam konflik di masa depan, seperti potensi krisis di Selat Taiwan.

Bentuk Pakta AUKUS, Australia Bangun Kekuatan Serangan Jarak Jauh, Ini Rinciannya!

Pada akhirnya, visi besar AUKUS yang awalnya dirancang sebagai pilar stabilitas di kawasan Asia-Pasifik kini tampak seperti sebuah perjudian strategis yang sangat mahal. Tanpa adanya jaminan hukum yang mengikat dan kepastian kapasitas industri di Amerika Serikat, Australia berisiko terjebak dalam kontrak yang tidak seimbang.

Jika skenario terburuk terjadi—di mana AS tetap mempertahankan kendali operasional atas kapal-kapal tersebut—Australia bukan lagi menjadi pemilik kekuatan bawah laut yang mandiri, melainkan hanya sekadar pangkalan terdepan bagi kepentingan militer AS di Pasifik. Kondisi ini memaksa banyak pihak di Canberra untuk mulai mempertimbangkan kembali apakah jalur nuklir ini tetap menjadi solusi terbaik bagi pertahanan nasional mereka di masa depan. (Gilang Perdana)

Buka Sejumlah Paradoks, Jubir Menteri Pertahanan Perancis Ungkap “Australian Submarine Affair”