DPR RI: Industri Pertahanan Bukan Sekadar Belanja, Tapi Investasi Strategis Bangsa

Di tengah tensi geopolitik global yang dinamis, kemandirian alutsista menjadi harga mati. DPR RI menegaskan bahwa industri pertahanan (inhan) dalam negeri kini bukan lagi sekadar sektor belanja negara, melainkan instrumen strategis untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan penguasaan teknologi tinggi.

Baca juga: Lepas Ketergantungan Impor, DPR Dorong Sinergi BUMN-Swasta Perkuat “Otot” Industri Pertahanan

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyoroti peran sentral pemerintah dalam membangun ekosistem pertahanan yang berkelanjutan. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain kunci di kawasan jika kebijakan pengadaan alutsista dijalankan dengan disiplin dan berorientasi lokal.

“Kami di Komisi I bersama pemerintah berkomitmen agar industri pertahanan lokal terus tumbuh. Kuncinya ada pada kebijakan yang konsisten, anggaran yang terukur, dan kemauan semua pihak untuk memakai produk anak bangsa,” ujar TB Hasanuddin, Kamis (12/2).

Bukan Sekadar Membeli, Tapi Transfer Teknologi
Politisi senior ini menekankan pentingnya penerapan UU No. 16 Tahun 2012 secara tegas. Setiap pengadaan senjata dari luar negeri wajib dibarengi dengan skema kerja sama yang menguntungkan industri lokal, baik melalui produksi bersama maupun transfer teknologi (Transfer of Technology).

“TNI atau Pemerintah jangan hanya membeli jadi. Harus ada skema yang membangun kapasitas industri dalam negeri agar kemampuan desain dan rekayasa nasional kita naik kelas,” tegasnya.

Kemandirian Industri Pertahanan: Pilar Kedaulatan yang Tak Boleh Berhenti di Perakitan

Sinergi BUMN dan Swasta: Mesin Utama Kemandirian
Jika selama ini BUMN seperti PT Pindad, PT PAL, dan PTDI menjadi tulang punggung, kini peran Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dinilai semakin krusial. TB Hasanuddin memandang sektor swasta sebagai mitra strategis yang memperkuat rantai pasok komponen dan inovasi teknologi.

Ia mencontohkan kontribusi nyata perusahaan swasta nasional seperti PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (NKRI) di Bandung. Perusahaan ini telah membuktikan kapasitasnya dalam memproduksi komponen presisi amunisi kaliber kecil, selongsong peluru, hingga bagian mekanik untuk kendaraan taktis dan pesawat.

Kurangi Ketergantungan Impor, BUMN dan BUMS Sinergi Wujudkan Kemandirian Industri Pertahanan Nasional

“Kemampuan PT NKRI memproduksi komponen amunisi secara mandiri sangat membantu meningkatkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) kita. Ini langkah nyata untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok luar negeri, terutama pada suku cadang yang bersifat strategis,” tambahnya.

Selain itu, ia juga memuji kolaborasi antara PT Republik Defensindo dengan BUMN pertahanan. Sinergi ini telah melahirkan fasilitas produksi amunisi terpadu dan pengembangan berbagai kendaraan militer khusus 4×4 hingga purwarupa kendaraan amfibi.

Dukungan Penuh untuk Pengusaha Lokal
TB Hasanuddin memastikan bahwa DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap penguatan industri pertahanan swasta nasional yang memiliki kapabilitas dan legalitas resmi.

“BUMS pertahanan harus mendapatkan ruang yang adil dan proporsional dalam ekosistem nasional. Mereka butuh kepastian pasar dan kemudahan akses pembiayaan agar bisa berkontribusi optimal bagi ketahanan nasional,” pungkasnya. (IM)

Mengembangkan Industri Pertahanan Kita, Merubah Paradigma dari ‘Membeli ke Memproduksi’