KRI Bung Karno 369 – Kapal Kepresidenan RI, Korvet Rasa OPV
Nama KRI Bung Karno 369 tengah menjadi topik pembicaraan di antara warganet pemerhati dunia alutsista. Terlebih nama kapal perang ini lebih dulu diresmikan jauh sebelum wujud kapalnya jadi dibuat. Lain dari itu, inilah kapal perang pertama di Indonesia yang sedari awal dirancang sebagai kapal VVIP Kepresidenan. Saat ini memang ada kapal perang (Kepresidenan), yakni kapal cepat FPB-57 KRI Barakuda 633, nanum penugasan menjadi kapal Kepresidenan di KRI Barakuda 633 adalah modifikasi setelah kapalnya diluncurkan.
Baca juga: KRI Barakuda 633 – Dari Eksistensi Kapal Kepresidenan Hingga Kapal Cepat Andalan TNI AL
Sebelum mengintip spesifikasi dari KRI Bung Karno, dari segi konsep penomeran, maka kapal perang ini akan masuk ke keluarga Satuan Kapal Eskorta (Satkor) dengan nomer lambung berawalan 3xx. Kapal eskorta merupakan kelompok kapal perang dari jenis frigat dan korvet. Maka untuk urusan tersebut, KRI Bung Karno mendapatkan label jenis baru sebagai KRH (Korvet Rudal Helikopter).
Lepas dari itu semua, KRI Bung Karno juga akan mencetak sejarah dalam perkembagan alutsista, pasalnya inilah kapal eskorta pertama yang diproduksi murni di Indonesia, pembuatnya pun merupakan galangan kapal swasta nasional, PT Karimun Anugerah Sejati (KAS) yang fasilitasnya berada di Tanjung Uncang, Batam, Kepulauan Riau.
Ada lagi yang unik dari KRI Bung Karno, tentang pembangunan kapal ini yang terbilang cepat. Dikutip dari tribunnews.com (21/6/2022), disebutkan kapal perang ini akan dibangun dalam waktu 12 bukan, dimana upacara pemotongan baja dan peletakan lunas pertama dilakukan pada 9 Juni 2022.
Dari beberapa media nasional disebut bahwa KRI Bung Karno akan dipersenjatai meriam kaliber 40 mm buatan Leonardo pada haluan dan dua pucuk kanon penangkis serangan udara (PSU) kaliber 20 mm. Sementara untuk jenis rudal, belum disebutkan apakah itu rudal hanud atau rudal anti kapal.
“Kapal ini akan memiliki senjata anti serangan udara. Dan disiapkan juga untuk CMS (combat management system) maupun rudalnya. Dan ini memiliki hanggar helikopter. Sehingga sewaktu-waktu Presiden tidak naik dari dermaga, tapi langsung di tengah laut, bisa menggunakan heli,” ujar KSAL Laksamana TNI Yudo Margono, saat meresmikan nama kapal (shipnaming) Kepresidenan KRI Bung Karno 369 di Gedung Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Senin (20/6/2022).
Laksamana Yudo mengatakan, meski kapal kepresidenan memiliki kemampuan tempur yang terbatas namun demikian apabila memungkinkan di kemudian hari kapal tersebut dapat dipasangi sonar dan torpedo. Bicara soal anggaran, KRI Bung Karno dibangun dengan anggaran Rp300 miliar. Dengan pola anggaran yang terbatas, maka pengadaan sistem senjata pada KRI Bung Karno akan mengedepankan konsep fitted for but not with (FFBNW).
Dari spesifikasi, KRI Bung Karno 369 punya panjang 73 meter dan lebar 12 meter. Korvet ini ditenagai oleh dua mesin diesel 4.000 KW yang memungkinkan melaju dengan kecepatan jelajah 16 knots dan kecepatan maksimum 24 knots. KRI Bung Karno diawaki 55 orang personel. Sebagai kapal kepresidenan dan VVIP, KRI Bung Karno dilengkapi dengan sistem keamanan tingkat tinggi dan interior yang mewah.
Melihat dari spesifikasi yang disebut di atas, KRI Bung Karno mirip dengan desain OPV (Offshore Patrol Vessel). OPV adalah kapal patroli yang mampu beroperasi di laut lepas untuk melindungi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Lantaran dipersiapkan untuk beroperasi di laut lepas, maka sang kapal patroli harus dibuat dalam ukuran besar, karena diharapkan punya endurance lebih lama ketimbang kapal patroli standar.
Baca juga: Offshore Patrol Vessel Pesanan TNI AL Akan Mengadopsi CMS Buatan Havelsan Turki
Tapi perlu dicatat, umumnya OPV modern telah dipersiapkan untuk suatu waktu di-upgrade alias naik kelas. Lewat modifikasi yang tidak terlampu ‘berat’, OPV modern seperti Krabi dan Saryu Class dapat dipasangi senjata utama berupa rudal anti kapal. (Bayu Pamungkas)
Pada dasarnya Kapal Korvet Kepresidenan ini hanya akan digunakan untuk tugas pengawalan presiden atau saat Presiden mau on board mengunjungi pulau-pulau terluar. Jadi sudah benar tidak perlu senjata yg berlebihan tapi bisa diganti dg senjata yg memadai seperti rudal anti kapal dsb karena memang dibuat kosongan. Jika ada yg pernah liat atau baca artikel tentang kapal VVIP maka kapal tersebut hanya seperti kapal patroli biasa layaknya Kapal Angkatan Laut yg dimensinya lebih kecil dari KCR-40. Yah setidaknya kalo Pak Presiden mau ngadain kunjungan TNI-AL punya kapal yg representatif untuk digunakan.
Yaah harusnya Soekarno dan mantan presiden sama wapres harusnya jadi nama kapal induk. Kalo seandainya punya
@agato
DRU, Citra bisa bikin kapal diatas 90m bahkan dengan proses konstruksi secara modular seperti shipyard modern. Keduanya malah bikin kapal bakamla kembaran PKR10514
Galangan kita kecuali PAL belum bisa bikin kapal diatas tonase 20.000 ton
Tanggung amat spek senjatanya kapal perang KRI bung Karno Corvette hanya meriam utama Otto melara 40mm,(seharusnya meriam Otto melara 76mm) meriam second 20mm, peluncur rudal SSM, rudal Sam sekelas sadral mistral 3, fitur mounted sonar, chaff dan decoy dan sama peluncur triple torpedo Gk ada? Kapal perang sekelas kapal kepresidenan Kemampuan sekelas kapal patroli Miris… Buang buang anggaran saja 😢
Stategi TNI AL saat ini adalah memenuhi dulu kuantitas kapal2 patroli TNI walaupun persenjataannya standar kapal patroli namun ketika perang mampu dipersenjatai lengkap seperti kapal murni kombatan dengan tersedianya ruang utk instalasi rudal, sonar dan torpedo
Sudah jelas itu dinamai kapal Presiden, fungsinya buat komando & dinaiki presiden, ruang & peralatan juga spek presiden, berarti cukup PSU & heli, kok pada minta di melarin & di isi senjata gede2, ya pemborosan & bisa nyungsep, aya2 wae😁
Ralat: LPD Surabaya Class yg dibeli Indonesia yg menjadi cikal bakal pengembangan LPD Banjarmasin Class.
Yang satu bahas penamaan, yg satu bahas kemampuan galangan, yg satu bahas jumlah kapal yg dibutuhkan.
Kalo soal penamaan biarkan pihak terkait yg urusin. Setidaknya nama Bung Karno sudah cukup tepat untuk kapal kepresidenan. Bisa saja untuk Kapal heavy Frigate yg sedang dipesan akan dinamai dg para Presiden yg pernah menjabat layaknya penamaan pada Kapal Induk US Navy.
Galangan Kapal Indonesia hanya mampu membuat kapal dg dimensi terbesar adalah 90 Meter, jadi kalo buat yg lebih dari itu butuh ToT yg lebih banyak dan produksi yg lebih banyak lagi seperti proyek ToT FPB-57 yg kemudian bisa berkembang menjadi KCR atau LPD Banjarmasin Class bisa dikembangkan menjadi Surabaya Class yg punya dek lebih banyak. Jadi kalo Indonesia mau galangannya bisa bikin Fregat dsb ya minimal perbanyak pembuatan dan order kapal sekelas Fregat di galangan sendiri.
Untuk hitung-hitungan Bung TN kali ini ane kurang setuju, daripada buat banyak KCR kayak China lebih baik Indonesia membuat postur armada layaknya Jepang yg lebih menekankan pembuatan kapal perang dg tonase besar sehingga mampu memuat banyak senjata sekaligus khususnya VLS untuk rudal Hanud yg banyak. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di Dunia, otomatis wilayah laut jauh lebih besar daripada daratan. Maka sistem Hanud berbasis kapal akan lebih menguntungkan dari sisi mobilitas dan kecepatan deployment daripada berbasis darat. Memiliki 25-30 heavy Frigate dg kemampuan AAW akan membiarkan pengamanan yg luas diseluruh wilayah dan armada secara keseluruhan, mungkin bisa ditambah 8-12 kapal dg kemampuan khusus Anti Kapal selam sehingga kemampuan untuk melawan kapal selam musuh di wilayah seluas 7 juta km² ini akan lebih terjamin. KCR akan lebih ditempatkan sebagai kapal patroli/OPV daripada jadi kapal murni Kombatan.
Seharusnya Indonesia juga lebih serius dalam mengembangkan atau membuat Kapal Induk sedang untuk pespur. Indonesia bisa mengakuisisi Rafale-M sebagai kekuatan udara mencegah ancaman serangan dari luar, 2-3 kapal Induk sudah lebih dari cukup daripada hanya membangun landasan terbang di pulau terdepan.
buat urusan negara, baiknya Presiden pake LPD bisa bawa 5 – 6 heli, ruang kapal leluasa dijejali LCT, hi speed boat, ranpur, tank amphibi malah bisa bawa kasel mini …
kalo pake kapal perang kecil … heli paling cuman 1, sekoci perahu karet … safety nya gimana nih ? atau presiden nya disuruh perang di front line ?
@tukang ngitung Ph.D alah mau ngitung apa lagi sih ? Ramalan2 nya aja ga ada yg terwujud kok, dasar ngitungnya aja pake mimpi2 segala kok, udah dek jangan menyesatkan pembaca. Kasihan khalayak terhasut karya2 hoax
Kurang setuju untuk penamaan KRI Bung Karno
Nama pendiri bangsa setidaknya kl kita penganut green water navy kapalnya sekelas destroyer atau atau heavy frigat.
Atau kalo blue water navy cocoknya untuk nama kapal induk
Masak pendiri bangsa di taruh sebagai nama kapal korvet, kesannya kurang berwibawa apalagi kalo bertemu kapal militer asing
Alangkah baiknya disimpan dulu lah nama KRI bung karno, bung hatta dan nama presiden dan wakil presiden lainnya
Bakamla butuh kapal setara kelas tanjung datu bebarapa lagi.
Mendesak kah kebutuhan ini?
FBNW memang strong
Tradisi mendarah daging
Harusnya dibuat juga KRI Bung Hatta juga biar seimbang
Masih lebih keren Thailand. Kapal VVIP AL sono yatch bertonase Sigma 9113
leonardo 40mm berarti pake DARDO kayak malaysia atau varian lain min?
Di tahun 2018 PLA navy sudah punya 496 kapal kombatan, lebih dari 70 kapal selam dan lebih dari 230 kapal pendukung serta 19 kapal replenishment (bcm)
GDP RRT = usd 14096 per kapita
GDP NKRI = usd 4691 per kapita
Berdasarkan perbandingan GDP tersebut berapa seharusnya jumlah kapal kombatan kita ?
4691 / 14096 x 496 = 165 koma sekian dibulatkan 165
4691 / 14096 x 70 = 23 koma sekian dibulatkan 23
4691 / 14096 x 230 = 76 koma sekian dibulatkan 76
4691 / 14096 x 19 = 6 koma sekian dibulatkan 6
Jadi jika dibandingkan GDP nya kita dengan GDP RRT maka jumlah kapal kombatan utama kita seharusnya bisa 165 unit, jumlah kapal selam kita bisa 23 unit, kapal pendukung 76 unit dan kapal bcm 6 unit. Tapi kenapa kok kita nggak bisa?
Coba tanyakan pada rumput yang bergoyang hohoho hohoho…
Impian ku bisa melihat pemuda-pemudi Indonesia bisa bikin desain kapal yang agak lebih sangar seperti RE Martadinata , selama ini kesannya nanggung🥲
Buat yang banyak. Instal ciws goalkeeper.
Taruh bukan hanya di satwal (satuan pengawal / eskorta) tapi juga di satrol dan satkat.
Kalo perlu dobrak tradisi penomoran nomor lambung ALRI yang sekarang. Jadi kalo Fregat dinomori F – xxx, Destroyer dinomori D – xxx, korvet dinomori K – xxx, KCR dinomori A – xxx, kapal patroli dan Opv dinomori P – xxx, kapal selam KS – xxx. Dengan begitu bisa dibuat sebanyak2nya karena nomor xxx bisa dari angka 001 sampai 999. Tidak seperti sekarang dimana penomoran dibatasi sampai 99 untuk setiap satuan. Misal satuan eskorta hanya dari 301 sampai 399.
Kalo banyak, bbm nya dari mana?
Ya sebagian aja yang dipakai, yang lain taruh di lanal untuk pertahanan pangkalan. Kalo diinstal ciws goalkeeper akan jadi pertahanan pangkalan yang mumpuni.
Nama presiden dikasih kekapal sekelas OPV? Lain emang, nama presiden cuma selevel nama-nama senjata tradisional
Nama Proklamator diSematkan di Kapal Korvet ? Menurut saya Cocok diSematkan sebagai Nama Kapal Induk TNI AL….
setidaknya mungkin bisa ada spesialnya contoh : Combined diesel and gas yang bisa memacu kapal lebih dari 24 knot hehe, ohya fitted for but not with (FFBNW) 😀
Di Amerika nama presiden jadi nama kapal induk, di Indonesia jadi nama kapal OPV VVIP, wkwkwkw…
Masih heran dengan korvet victory class milik Singapura, hanya dengan panjang 60 meteran, di haluan ada Otomelara 76 mm, bawa torpedo, bawa vls rudal hanud, ada 4 rudal harpoon.
Ini kapal kepresidenan panjang 73 m, tapi dijadikan OPV
Kurang cocok penamaan dg jenis kapalnya.
Seharusnya nama Pahlawan Besar macam SOEKARNO, M.HATTA, SOEDIRMAN dan pahlawan2 besar lainnya
dipakai utk kapal2 BESAR seperti KAPAL INDUK atau kapal2 besar lainnya.
Lah yg ini cuman kapal KECIL sekelas Corvette.
Sangat disayangkan..
Yg menarik adalah
” kapal perang ini akan dibangun dalam waktu 12 bulan “.
Itu artinya setiap galangan kapal yg bekerjasama dng DepHan mampu membuat kapal sekelas korvet atau bahkan sekelas light Frigate spt Martadinata Class.
Jika masing2 galangan mampu membuat satu unit/tahun. Maka dlm 3 tahun sdh bisa donk mencukupi kebutuhan minimun light Frigate buat TNI AL.
Akan tetapi yg jd pertanyaan, kemampuan keuangan negara apa bisa mensupport.?
Andai +/- 300 T yg diajukan Panglima TNI mampu direalisasikan MenKeu sbg Anggaran Dephan utk setiap tahunnya, mungkin bisa diwujudkan.
Bagaimana menurut Mbah Gatol.? Apakah jika bisa direalisasikan anggaran yg diminta panglima, maka kita bisa lebih galak dan sedikit arogan lg ke China.?
Kenapa kapal kepresidenan bukan dari kelas yg utama seperti FREMM yg sekelas Destroyer terlebih menyandang nama sang Proklamator Bung Karno biasanya disematkan pada hal2 yg besar seperti stadion GBK, Bandar udara Soekarno-Hatta dll..ini malah sekelas kapal OPV yg panjangnya hanya 70 mtr saja..