Tak Lagi Buat Kontrak Baru dengan Industri Pertahanan Israel, Menhan Filipina Sebut Militernya ‘Terjebak’
Akibat tekanan politik, pemerintah Filipina berencana tak lagi membuat kontrak baru untuk pembelian persenjatan dari industri pertahanan Israel. Namun, bukan berarti hubungan Manila dan Tel Aviv merenggang, tetap ada kontrak lanjutan yang berkaitan dengan pemeliharaan atas dan dukungan terkait. Lebih dari itu, ada pernyataan menarik dari Menteri Pertahanan Filipina Gilbert Teodoro yang menyebut pihaknya saat ini ‘terjebak’.
Yang dimaksud ‘terjebak’ oleh Menhan Filipina karena porsi persenjataan asal Israel sangat dominan dalam arsenal tiga matra Filipina, bahkan alutsista buatan Israel berada dalam kategori first tier, paling canggih dan paling diandalkan. yang mana kondisi itu membuat Filipina seolah terjebak, lantaran tak bisa serta merta mengganti pemasok persenjataan.
Tidak ada data pasti yang tersedia secara publik mengenai persentase alutsista Israel dalam inventaris total Angkatan Bersenjata Filipina. Hal ini karena inventaris militer suatu negara sangat kompleks dan terus berubah, dan tidak ada sumber resmi yang merilis rincian persentase dari setiap negara pemasok.
Namun, dapat dilihat signifikansi Israel sebagai pemasok senjata bagi Filipina dari sisi lain, yaitu berdasarkan nilai perdagangan dan peran strategisnya.Menurut laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), antara tahun 2019 hingga 2023, Filipina menjadi pembeli senjata terbesar kedua di dunia dari Israel, menyumbang 12% dari total ekspor senjata Israel. Angka ini menempatkan Filipina di posisi yang sangat penting, hanya di bawah India yang menjadi pembeli terbesar.
Ikuti Jejak Singapura, Filipina Pastikan Akuisisi Sistem Hanud Spyder
Meskipun Filipina berencana untuk tidak menandatangani kontrak baru, ada beberapa alasan utama mengapa mereka merasa ‘terjebak dengan industri pertahanan Israel dan tidak dapat membatalkan kontrak yang sudah berjalan:
1. Integrasi sistem yang mendalam
Senjata dan sistem pertahanan Israel seringkali dirancang untuk saling terhubung. Filipina telah membeli berbagai macam sistem dari Israel, seperti tank ringan Sabrah, kapal cepat rudal Shaldag, rudal Spike-ER, Spike NLoS, rudal hanud Spyder dan sistem radar. Semua sistem ini sering kali terintegrasi dalam jaringan komando dan kontrol yang dibuat oleh perusahaan Israel.
Membatalkan kontrak berarti akan merusak keseluruhan sistem yang sudah dibangun dan membutuhkan biaya serta waktu yang sangat besar untuk menggantinya dengan sistem dari produsen lain.
Tahun Ini Filipina Terima Keseluruhan Tank Ringan Sabrah dari Israel
2. Ketergantungan pada amunisi dan suku cadang
Kontrak yang ada tidak hanya mencakup pembelian alutsista, tetapi juga pasokan amunisi, suku cadang, dan pemeliharaan. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pertahanan Filipina, Gilbert Teodoro, mereka masih membutuhkan amunisi untuk peralatan yang sudah dibeli dan diharapkan akan digunakan selama bertahun-tahun mendatang.
Menghentikan kontrak akan berarti memutus rantai pasokan vital ini dan membuat peralatan yang sudah dibeli menjadi tidak berguna.
Israel Ekspor 100 Amunisi Berpemandu Presisi “Silver Bullet” Howitzer 155mm ke Filipina
3. Tantangan geopolitik
Angkatan Bersenjata Filipina sedang dalam program modernisasi yang ambisius untuk menghadapi ancaman keamanan, terutama di Laut Cina Selatan. Keterlambatan atau pembatalan proyek-proyek penting ini akan membuat Filipina rentan. Mereka tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk memulai dari awal lagi dengan pemasok baru.
4. Biaya pengalihan yang tinggi
Mengalihkan program modernisasi dari Israel ke negara lain, seperti AS, Perancis, atau Korea Selatan, tidak hanya mahal tetapi juga memakan waktu. Filipina harus melakukan proses evaluasi ulang, negosiasi, dan pelatihan yang panjang untuk mengintegrasikan sistem baru. Ini adalah proses yang sangat kompleks dan lambat, yang tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.
Israel Shipyards Luncurkan Dua Unit Perdana Kapal Cepat Rudal Shaldag MKV Class untuk AL Filipina
5. Tuntutan pembayaran dan sanksi
Kontrak militer biasanya mencakup klausul yang ketat. Jika Filipina secara sepihak membatalkan kontrak yang sedang berjalan, mereka kemungkinan besar akan menghadapi tuntutan hukum dari perusahaan pertahanan Israel. Ini bisa berujung pada pembayaran denda yang besar atau hilangnya dana yang sudah diinvestasikan dalam proyek-proyek tersebut.
Singkatnya, keterjebakan Filipina bukan hanya karena kontrak, tetapi karena ketergantungan operasional dan strategis yang mendalam. Mereka telah menginvestasikan begitu banyak waktu, uang, dan pelatihan ke dalam sistem Israel sehingga memutuskan hubungan secara tiba-tiba akan sangat merusak dan tidak praktis dari sudut pandang militer. (Gilang Perdana)
