Usianya memang tak lagi muda, namun korvet Parchim Class adalah jenis kapal perang dengan jumlah terbesar dalam Satuan kapal Eskorta (Satkor) TNI AL. Dengan populasi 14 unit dari total 16 unit yang diakuisisi dari Jerman Timur, korvet Parchim Class juga yang paling banyak dioperasikan TNI AL dalam operasi pengamanan di Lautan Natuna. Seperti pada insiden 30 Desember 2019, KRI Tjiptadi 381 dari Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada I telah menghalau kapal penjaga pantai Cina yang dengan sengaja masuk ke Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. (more…)
Dengan dalih traditional fishing zone atau zona tangkap ikan tradisional, aksi perahu nelayan Cina acap kali menimbulkan ketegangan di beberapa negara di kawasan Laut Cina Selatan. Sebagai contoh pada Juni 2016 silam, saat terjadi ketegangan di Perairan Natuna saat kapal perang TNI AL melakukan penangkapan pada kapal nelayan Cina yang melanggar ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia. Pangkal ketegangan lantaran aksi penegakan hukum oleh kapal perang TNI AL mendapat bayang-bayang langsung dari kapal patroli Penjaga Pantai Cina – China Coast Guard (CCG). (more…)
Bila tak ada aral melintang, dalam waktu dekat Indonesia akan bergabung dengan negara-negara ‘besar’ yang telah menerapkan Air Defense Identification Zone (ADIZ). Dan saat ADIZ diterapkan, maka Indonesia pun menjadi negara pertama yang mengadopsi ADIZ di kawasan Asia Tenggara. ADIZ atau Zona Identifikasi Pertahanan Udara selama ini sudah ada, namun hanya terbatas di area Jawa, yakni di Madiun sebagai basis pangkalan TNI AU terbesar. (more…)
Pemerintah Cina memang dengan tegas mengakui Kepulauan Natuna sebagai bagian dari wilayah NKRI, tapi lain hal dengan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) di Perairan Natuna. ZEE RI yang berada bersinggungan dengan Laut Cina Selatan itu sebagian areanya dianggap sebagai traditional fishing zone oleh Cina, padahal dalam hukum laut internasional tak dikenal istilah traditional fishing zone. Klaim sepihak dari Cina ini beberapa kali menjadi sumber ketegangan hubungan diplomatik antara Jakarta dan Beijing. (more…)
Sebagai negara yang menguasai 2/3 luas lautan di Asia Tenggara, adalah multak bagi Indonesia untuk mempunyai peta dasar laut yang lengkap dan memadai. Hal ini penting, pasalnya tanpa bekal informasi dan peta dasar lautan yang komplit, maka TNI AL akan kesulitan untuk gelar operasi bawah laut yang dilakukan satuan kapal selam, maupun untuk tugas anti kapal selam. Lain dari itu, pemetaan bawah laut berperan vital dalam keselematan navigasi pelayaran, baik untuk fungsi militer dan sipil. (more…)
