Setelah Tiga Tahun MoU, Boeing Nyatakan Kesepakatan F-15EX dengan Indonesia Berakhir
Meski telah ada Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding/MoU) antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (RI) dan Boeing untuk pengadaan 24 unit F-15EX yang ditandatangani pada 21 Agustus 2023 di St Louis, Missouri, namun, hampit tiga tahun berlalu, belum juga ada kepastian atas kelanjutan pengadaan tersebut, pasalnya pihak Boeing masih menantikan adanya kontrak efektif.
Dan dari hari pertama Singapore Airshow 2026 (3 – 12 Februari 2026), ada kabar mengejutkan terkait masa depan F-15EX untuk Indonesia. Dikutip dari Reuters.com, Bernd Peters, vice president of business development and strategy at Boeing Defense, menyebut bahwa status pesanan F-15EX untuk Indonesia adalah “No Longer an Active Campaign”.
Meski demikian, Peters enggan menjelaskan lebih lanjut alasan di balik keputusan tersebut. Ia mengarahkan pertanyaan lanjutan kepada pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Indonesia.
Penghentian proyek ini berpotensi memengaruhi rencana ekspansi dan modernisasi kekuatan udara Indonesia, mengingat kesepakatan F-15EX sebelumnya disebut sebagai salah satu proyek strategis pertahanan nasional
Pernyataan Bernd Peters bahwa F-15EX bukan lagi kampanye aktif bagi Boeing berarti perusahaan tersebut telah menghentikan upaya penjualan atau proses produksi yang sebelumnya direncanakan untuk Indonesia. Padahal, pada Agustus 2023, Menteri Pertahanan Indonesia (saat itu Prabowo Subianto) sudah menandatangani MoU di St. Louis untuk pengadaan 24 unit jet tempur yang diberi kode khusus F-15ID.
Meskipun Boeing tidak memberikan detail dan melempar bola panas ke pemerintah AS dan Indonesia, ada beberapa kemungkinan faktor yang biasanya menjadi ganjalan dalam kesepakatan sebesar ini, seperti masalah pembiayaan. Kesepakatan 24 unit F-15EX diperkirakan bernilai sekitar US$13,9 miliar. Dengan kondisi ekonomi global dan prioritas anggaran dalam negeri, ada kemungkinan hambatan pada skema pendanaan atau persetujuan kredit ekspor.
Kilas Balik Tawaran Paket Alutsista dari DSCA dan Isu Neraca Perdagangan AS – Indonesia
Kemudian ada faktor persetujuan Pemerintah AS (Kongres). Penjualan alutsista tingkat tinggi dari AS selalu membutuhkan lampu hijau dari Kongres. Jika ada hambatan birokrasi atau politik di Washington, Boeing tidak bisa melangkah lebih jauh.
Ditambah, Boeing saat ini sedang menghadapi banyak masalah internal pada divisi pesawat komersial mereka. Mungkin saja mereka memutuskan untuk memprioritaskan pesanan lain yang lebih pasti secara finansial dan politik. Di sisi lain, Boeing telah mendapatkan pesanan lain untuk F-15EX, yakni dari Israel yang memesan 25 unit F-15IA (Israel Advanced)—varian yang berbasis pada F-15EX Eagle II—dengan opsi tambahan sebanyak 25 unit lagi di masa depan. (Gilang Perdana)
Pentagon Resmi Teken Kontrak US$8,6 Miliar: F-15IA Israel Segera Masuk Jalur Produksi
.
Related Posts
-
Leonardo AW609 Mendarat Perdana di Kapal Induk Italia ITS Cavour, Saingan Tak Langsung Osprey
-
Lurssen VSV 15: Kapal Interceptor dengan Kecepatan Maksimum 50 Knot!
-
Airbus Pasok Satelit Komunikasi Militer Generasi Terbaru untuk Angkatan Bersenjata Jerman
-
Video: Penembakkan Kanon CIWS Type 730 dan Chaff dari KRI Sultan Thaha Syaifuddin 376
admin = Kesepakatan 24 unit F-15EX diperkirakan bernilai sekitar US$13,9 miliar.
nilai 13,9 milyar usd harusnya dijelaskan apakah full combat ( platform, suku cadang, dukungan, persenjataan ) atau cuman platform doang min?
soalnya indo cuman keluar duit 8 milyar usd bisa dapet 42 rafale yang katanya salah satu jet tempur termahal walaupun cuman dapet platform ,suku cadang, dukungan teknis , & tanpa persenjataan ) ^ persenjataan untuk rafale pembiayaan nya cuman dari selisih kurs atau uang sisa dari 8 milyar usd itu jadi belum full combat, pendanaan untuk persenjataan masih belum dapet alokasi tersendiri
kalo kontrak f15 id itu sama kaya rafale yang ffbnw ya jelas terlalu mahal f15
saat ttd kontrak mou f15 juga gw udah yakin belum tentu di lanjutkan jadi kontrak efektif karena anggaran pertahanan indo gak terlalu besar saat itu. anggaran pinjaman luar negeri 25-34 milyar usd udah dipakai angkatan udara 8 milyar usd doang untuk rafale
jadi masuk akal knp belum ada kelanjutan apalagi ada kabar jet tempur bekas cina + mau beli boramae tp balik lagi apakah anggaran nya ada?
Klo kontrak batal tapi nambah Rafale atau alokasinya buat E7 sih ga masalah.
Yang masalah kalau beli pespur dari negara yang berkonflik wilayah dengan kita.
ya mending begini lah mberatin anggaran, serius dah, singapura f-15nya udah ga berlaku jadi standar, dah diganti sama kang nyemplung f-35, indonesia dah bener membatalkan kontrak ini, ya bayangkan aja
~66 unit rafale
– 42 unit kaan (bisa dibilang penyeimbangan kekuatan TNI AU atas RSAF adalah ini)
– 42 unit kf21
itu dah berapa duit? belum pelor² nya, pesawat kuncinya ada di pelornya, kalau pelor ga ada ya percuma, kalau masih ngotot nerusin f-15id ya bakal membengkak jauh, yaa biasa lah barang dari uncle minyak emang relatif paling mahal dibandingkan vendor lain, pelor² yang dimiliki TNI bisa dikatakan baru “sedikit” yang tersedia, rudal amram pun itu harus berbagi dengan sistem nasams yang notabene jadi prisai jakarta, kalau punya pesawat yang muatannya besar tapi ngga maksimal ya buat apa? inget aja kasus Venezuela, f-16nya termenung doang, ngga digunakan untuk patroli meski negaranya rawan konflik, bedakan dengan kasus Kamboja yang notabene bukan temennya kang minyak tapi temennya negeri koh jin ping, ya jelas saja f-16 Thailand tidak dihalang-halangi untuk digunakan, kilas balik juga ke pertanyaan pm Mahatir, ini PM loh ya, bukan bapak² warkop, itu saja sudah menyatakan bahwa f-18 yang mereka punya tidak bebas digunakan
@BGS .PRMDI : Untuk apa lanjut?
Jika secara fungsional akan dibatasi
Sudah bukan rahasia umum jika semua alusista dari Amerika untuk RI akan dibatasi secara fungsional dan juga tidak tertutup kemungkinan Amerika akan meminta syarat berlebih yang merugikan pihak RI
Hanya negara² ring satu yang tidak akan menemui hambatan jika bertransaksi alusista dengan Amerika
Negara RI termasuk di ring dua, yaitu artinya negara yang akan dibatasi teknologinya, amunisinya, fungsionalnya/kegunaannya dan juga wajib menyertakan benefit lebih untuk Amerika
Negara yang berada di ring tiga, adalah negara yang dengan tegas dipersulit untuk pembelian alusista dengan Amerika
Minimalnya Amerika akan memberikan harapan palsu (PHP) atau kata anak zaman now nasibnya digantung tidak jelas
Jangankan RI, sekarang banyak negara di benua biru dengan sengaja beralih dalam membeli keperluan alusistanya dari Amerika dengan alasan beragam
Semoga saja cukup KF-21 Boromae menjadi pespur terakhir yang memiliki sangkut paut dengan Amerika
Btw perlu diketahui juga, diantara sekian banyak alasan kita macet dalam kerjasama KFX/IFX adalah pembatasan teknologi dari Amerika dan KorSel
Sehingga saat ini RI sedang dilema dan berada dipersimpangan jalan
Sesungguhnya tidak aneh, karena project kerja sama KFX/IFX sejatinya adalah dibangun dalam beberapa dekade
Kelelamahan RI lebih disebabkan dikarenakan tidak dapat menepati kesepakatan 20% diawal dan lainnya yang membuat perjanjian kontrak awal terus direvisi dan menyudutkan pihak RI dan ditambah lagi hal tersebut berlarut-larut hingga saat ini dan dengan Pemimpin Negara dan kebijakannya yang berbeda
Satu hal yang dicatat adalah pihak RI tidak mendapatkan ToT, lisensi atau lainnya dari Amerika dalam project KFX/IFX
RI hanya mendapatkan ToT, lisensi dan lainnya hanya dari pihak KorSel, hal tersebut dikarenakan pihak KorSel sebagai pemimpin project dan penjamin dari project untuk teknologi pespur KF-21
Karena itu pihak KorSel akan bertanggung jawab secara penuh dengan semua teknologi inti dari Amerika, karena KorSel adalah termasuk kolega Amerika yang berada di ring satu
Saya pribadi tidak ada persoalan dengan batalnya F-15ID
Meskipun pespur keren dan bagus, tetapi manfaatnya kurang jika tetap dipaksakan
Lebih baik dananya dibelikan penambahan F4 + meteor + AWACS + tanker udara atau bisa pespur dari Cina + PL-15/PL-17 + AWACS + tanker udara
Kemungkinan untuk 25 – 30 tahun kedepan masih ok
@BGS .PRMDI udah gak usah ngambek, toh kalo beli pun syarat politik nya terlalu ketat dari pespur yang lain selain USA, “YAKIN KALAH” pesimis bener jadi orang, gak kapok negara kita kena embargo? Mau jadi ‘budak’ USA? Paling bener tambah Rafale F4 aja, misal kalo Indonesia berperang melawan Singapore yang termasuk sekutu US yakin tuh F-15EX gak kena embargo? Percuma lawan Singapore kalo F-15EX yang kita beli kena embargo.
Emang F-15EX itu pespur non siluman & termasuk kasta tertinggi dalam pespur Gen Ke-4.5 juga belum ada pespur lain yang bisa menyaingi atau menyamai kemampuan F-15EX, resiko politik nya pun gak kalah tinggi, jadi jangan terlalu nafsu sama F-15EX apalagi F-35 😂
Wah sayang , Boeing dpt nya kecewa indonesia gak segera mengaktikan kontrak , pesawat tempur tercanggih , idaman semua negara , bodoh kalo gak lanjut , di ASEAN KITA TETAP KALAH SAM SINGAPORE YG PAKAI F 15 SG, KALAH LAH RAFALE F4 ….YAKIN KALAH… , SEMOGA TETAP BELI F 15 EX NYA
“No Longer an Active Campaign” itu artinya status di “dormantkan”? 🤔 belasan miliar dolar AS (USD) cuma 24 unit tapi kurang dari belasan miliar dapatnya 42 unit? Ya pilih yang kedua lah, idealnya memang tambah lagi Rafale ke depannya kalo bisa puluhan lagi jangan belasan unit (isunya) 👍
Mungkin ada ole2 dari kunjungan ke Ruskie kemarin, biar connect sama pabriknya di indihe, Welcome SU57✈️😁
Tidak usah 59 unit, beli 32 F4, 150 Meteor, 3 unit AWACS dan 2 tanker dari Airbus/Boing untuk 25 – 30 tahun kedepan mungkin untuk zona ASEAN, TNI AU masih tetatap diperhitungkan
Wis kapok di embargo Dan diatur atur penggunaannya sama US, beli tapi cuma boleh dipake ngadepin China….
Nggak dapat F-15EX ya nggak apa-apa asal duit usd 13,9 miliar itu dibeliin Rafale lagi.
Usd 13,9 miliar bisa dapat 56 unit rafale lagi lho.