Krisis Catalonia: Kemandirian Sipil dan Militer Yang Dihambat

Pada saat Catalonia melakukan referendum di awal Oktober 2017, sejumlah negarawan dunia khususnya Eropa sangat cemas. Kekhawatiran mereka sangat beralasan sebab referendum yang berujung kemerdekaan Catalonia akan menjadi keniscayaan. Tepat 1 Oktober 2017, hasil referendum yang disahkan oleh Presiden Catalonia, Carles Pudgemont menetapkan bahwa Catalonia ingin merdeka dan berpisah dari Spanyol. Sejumlah analis Eropa mengatakan bahwa bola liar referendum yang berakhir pada opsi merdeka itu dapat meluas ke wilayah otonomi lainnya seperti Skotlandia di Inggris dan Bavaria di Jerman.

Baca juga: Ini Dia! 6 Negara Eksotis Tanpa Kekuatan Militer

Saat ini, Carles Puidgemont telah ditahan pihak berwenang Spanyol dan terancam pasal melakukan pemberontakan dengan ancaman hukuman 30 tahun penjara. Kurang lebih 150 pejabat lokal Catalonia juga diberhentikan dan kekuasaan mereka dilucuti termasuk Kepala Polisi lokal, Josep Lluis Trapero

Dalam setengah abad terakhir, beberapa wilayah otonomi khusus di bawah kedaulatan Spanyol diwarnai beberapa insiden separatisme. Pada era 1970-an, beberapa gerombolan di Kepulauan Canary yang berada di Samudera Atlantik menyatakan Canary Island sebagai negara merdeka. Diantara kelompok yang terlibat diantaranya adalah kelompok yang telah terorganisir dengan rapi dan dikenal dengan nama CIIM (The Canary Island Independence Movement). Kelompok ini melancarkan kekacauan dan serangan bom di toko bunga dalam kawasan bandara Las Palmas. Selain itu juga muncul gerakan lainnya The Guanche Armed Forces yang aktif melakukan aksi bom dan melakukan peledakan di jalan-jalan umum selepas berakhirnya kediktatoran pemerintahan ultra-nasionalis yang dipimpin Fransisco Franco.

Krisis aparat
Insiden referendum Catalonia tidak hanya menyinggung friksi antara politisi Spanyol dan Catalonia, namun juga memicu insiden “pembangkangan” yang dilakukan aparat polisi lokal Catalonia dan Polisi Negara Spanyol. Insiden “pembangkangan” ini yang membuat situasi referendum tak terkendali sehingga dengan terpaksa Polisi Negara Spanyol melakukan tindakan represif menggunakan pentungan dan peluru karet untuk menghalau massa yang hendak melakukan referendum.

Sebagai wilayah otonomi khusus, Catalonia memiliki sejumlah aparat keamanan yang memiliki peralatan dan kemampuan setara dengan pasukan Polisi Negara Spanyol. Kepolisian Lokal Catalonia bernama mossos d’esquadra. Sebagai penjaga keamanan dan ketertiban wilayah otonomi khusus, mossos d’esquadra tunduk pada perintah penguasa lokal Catalonia meski tetap wajib melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Spanyol. Sejumlah prestasi dan semerbak prestasi mossos d’esquadra telah ditorehkan dengan harum dalam benak warga Catalonia dan Spanyol, diantaranya adalah keberhasilan mereka menangkap dan menggagalkan serangan mobil van di Barcelona pada tahun ini. Selain itu, banyak anggota mossos d’esquadra yang juga mantan tentara spesial Spanyol sehingga kemampuan dan skill kemiliteran mereka tidak perlu diragukan lagi.

Sebagaimana halnya warga Catalonia, dalam tubuh mossos d’esquadra juga terlihat kompak namun rapuh di dalam. Hal itu terlihat dari keberpihakan mereka yang berbeda-beda dalam memandang pro-kontra kemerdekaan Catalonia. Perbedaan pandangan ini secara chain of command (rantai komando) sangat membahayakan. Posisi mereka berada dalam dilematis yang sangat rapuh ketika sudah berhadapan dengan isu pro dan kontra kemerdekaan Catalonia. Namun penyebabnya dilematis tersebut bukan hanya disebabkan oleh internal institusinya. Sikap pejabat Catalonia dan ikatan tanah air Catalonia lah yang membuat posisi mossos d’esquadra rapuh dan ringkih. Sebab bagaimanapun juga mossos d’esquadra dapat menggerakkan warga Catalonia sebanyak 7,5 juta jiwa sebagai milisi bersenjata untuk mempertahankan Catalonia dari segala ancaman dan bahaya.

Pada saat terjadi friksi referendum, banyak anggota mossos d’esquadra yang mengalami demoralisasi dan mengundurkan diri dari medan laga alias tak bertugas menjaga ketertiban referendum. Kekosongan posisi ini yang langsung diambil alih oleh Kepolisian Negara Spanyol dengan menurunkan 4000 polisi anti huru hara. Demoralisasi mossos d’esquadra juga sebetulnya telah terjadi sebelum referendum, Polisi senior berusaha mempengaruhi anggota lainnya sedemikian rupa untuk memberikan dukungan referendum pro-kemerdekaan.

Sebagai akibatnya dan untuk memulihkan ketertiban, Spanyol mengumumkan telah memanggil lima perwira mossos d’esquadra yang bertanggungjawab pada demoralisasi satuan serta memindahtugaskan +/- 15.000 anggota mossos d’esquadra dari satuan mereka serta menempatkan perwira senior Polisi Negara Spanyol sebagai Kepala mossos d’esquadra. Langkah ini juga diikuti dengan mengambil alih pengamanan objek vital Catalonia dari mossos d’esquadra ke Polisi Negara Spanyol.

Mossos d’esquadra bukanlah tandingan instituasi raksasa seperti Polisi Negara Spanyol jika berkonfrontasi. Dengan kekuatan 16,869 personil maka jumlah personilnya tidak sampai setengah dari seluruh jumlah personil Polisi Negara Spanyol (48.661 personil).

Baca juga: Kavaleri Udara – “Kuda” Perang Tangguh Pemukul Musuh dan Benteng Serangan Terorisme

Kebutuhan Militer
Sebelum referendum 1 Oktober 1965 silam, Carles Puidgemont sudah memikirkan pentingnya membangun kekuatan militer untuk melindungi teritori Catalonia. Untuk itu ia dan kalangannya melakukan studi tersebut yang diberi nama Military Study Society (SEM). Dalam kajian analisanya, jika membutuhkan kekuatan militer yang cukup “disegani:, minimal Catalonia memiliki kekuatan militer setara dengan negara Eropa yang tidak terlalu besar seperti contohnya, Denmark. Untuk Angkatan Darat, tahap awal pembangunannya dapat menggunakan orang Catalonia yang telah lama berdinas di angkatan militer Spanyol atau sengaja megundang ahli dari negara asing untuk melatih dan membentuk tentara. Setidaknya dibutuhkan kekuatan sebanyak 600 personil dalam satu batalyon yang dibagi menjadi empat kompi (termasuk kompi teknik dan intelijen) dengan spesialisasi berbeda sesuai kemampuan negaranya. Selain itu, nantinya negara ini juga wajib memiliki unit pendukung untuk menunjang tiga matra (angkatan darat, laut dan udara) yang menyangkut logistik, administrasi, medis dan perlengkapan.

Untuk angkatan laut, analisa SEM merekomendasikan agar nantinya (jika) Catalonia merdeka cukup memulai angkatan laut dari membentuk unit patroli SAR dulu yang juga diluaskan kemampuannya untuk sanggup melakukan patroli kejahatan laut. Setelah 15 tahuh merdeka, nantinya, angkatan laut Catalonia dapat mulai memiliki jenis kapal kelas Corvette dan berlayar ke laut dalam di Mediterania.

Untuk angkatan udara, (jika) Catalonia merdeka dapat merintisnya dengan memiliki helikopter transport, pesawat (minimal) propeler dan jet latih (bisa menggunakan Hawk atau Jet Aplha) yang juga dapat berfungsi anti penyusupan wilayahnya yang tidak terlalu besar. Tapi memiliki angkatan udara tentulah menghabiskan biaya yang sangat besar karena harus memiliki sekolah terbang di dalam negeri. Sayangnya, di dalam wilayahnya, Catalonia tidak memiliki sekolah terbang yang memadai. Jika sudah mapan, SEM merekomendasikan bahwa dalam jangka menengah, Catalonia wajib memiliki pesawat transport sekelas EC-130 J Hercules dan pesawat tempur multi peran seperti F-16 Fighting Falcon

Apakah semua ini akan terujud seperti cita cita para pemikir dan pendiri Catalonia ? Yang pasti, konflik dan konfrontasi akan menghabiskan biaya yang sangat besar dan berujung kehancuran. Semoga semua cita – cita mereka dapat didialogkan sehingga Catalonia dan Spanyol dapat hidup damai dan berdampingan tanpa perang dan konfrontasi. (Muhammad Sadan – Pemerhati Militer)