Kapal Perang Cina Mulai Berlabuh di Pangkalan Angkatan Laut Kamboja ‘Yang Didanai Beijing’
Meski terus dibantah oleh Kamboja, namun pembangunan pangkalan angkatan laut (Lanal) Ream di Teluk Thailand yang didanai Cina telah mendapat sorotan dari komunitas pertahanan. Setelah update foto satelit pembangunan Lanal Ream terungkap, maka belum lama ini terkuak secara tidak sengaja, bahwa dua kapal perang Angkatan Laut Cina tengah berlabuh di Lanal Ream.
Dikutip dari AP news (7/12/2023), kapal Angkatan Laut Cina menjadi kapal pertama yang berlabuh di dermaga baru di Lanal Ream yang menurut Amerika Serikat dan beberapa analis keamanan internasional ditakdirkan untuk berfungsi sebagai pos strategis bagi Angkatan Laut Cina.
Docking kedua kapal tersebut, yang hanya mendapat sedikit publisitas, bertepatan dengan kunjungan resmi pejabat tinggi pertahanan Cina, yakni Wakil Ketua Komisi Militer Pusat He Weidong, ke Kamboja minggu ini.
Berita tentang setidaknya dua kapal perang AL Cina berlabuh di Lanal Ream muncul secara tidak langsung, yakni melalui postingan Facebook pada hari Minggu oleh Menteri Pertahanan Kamboja Tea Seiha. Dikatakan bahwa Ia sedang mengunjungi pangkalan tersebut untuk melihat persiapan pelatihan angkatan laut Kamboja dan untuk memeriksa kemajuan pembangunan infrastruktur.
Ia juga mengunggah foto-foto yang memperlihatkan para pejabat Kamboja bersama Duta Besar Cina Wang Wentian, dan sedang meninjau para pelaut Angkatan Laut Cina. Setidaknya dua kapal perang Cina terlihat di foto-foto tersebut, salah satunya diidentifikasi sebagai korvet Wenshan.
Foto satelit yang diambil hari Minggu oleh Planet Labs PBC yang dianalisis oleh The Associated Press menunjukkan dua kapal perang Cina berlabuh di pangkalan tersebut. Analisis AP, yang membandingkan ukuran kapal dan foto yang dirilis oleh menteri Kamboja menunjukkan bahwa kedua kapal perang tersebut mungkin adalah korvet Type 056A (Jiangdao Class).
Kontroversi mengenai Pangkalan Angkatan Laut Ream awalnya muncul pada tahun 2019 ketika The Wall Street Journal melaporkan bahwa rancangan awal perjanjian yang dilihat oleh para pejabat AS akan mengizinkan Beijing menggunakan pangkalan tersebut selama 30 tahun, di mana Cina dapat menempatkan personel militer, menyimpan senjata. dan kapal perang berlabuh.
Perdana Menteri Kamboja saat itu, Hun Sen, membantah adanya perjanjian semacam itu. Ia menekankan bahwa konstitusi Kamboja tidak mengizinkan pangkalan militer asing didirikan di wilayahnya, namun Ia mengatakan kunjungan kapal dari semua negara dipersilakan.
Pangkalan tersebut terletak di Teluk Thailand, berdekatan dengan Laut Cina Selatan, tempat Cina secara agresif menegaskan klaimnya atas seluruh jalur perairan strategis tersebut. AS telah menolak untuk mengakui klaim besar Cina dan secara rutin melakukan manuver militer di sana untuk menegaskan bahwa wilayah tersebut adalah perairan internasional.
Cina adalah investor terbesar dan mitra politik terdekat Kamboja. Dukungan Beijing memungkinkan Kamboja untuk mengabaikan kekhawatiran Barat mengenai catatan buruknya dalam hal hak asasi manusia dan politik, dan pada gilirannya Kamboja secara umum mendukung posisi geopolitik Beijing mengenai isu-isu seperti klaim teritorialnya di Laut Cina Selatan. (Gilang Perdana)
Related Posts
-
Akibat Anggaran Cekak, Filipina Tolak Tawaran Pembelian AH-64E Apache dan AH-1Z Viper
-
Berkat Efek Thermal, Sukhoi Su-30MKI India Mampu Mengendus Keberadaan Jet Tempur Stealth Chengdu J-20
-
EOS Pasok Komponen R600S ke Suatu Negara di Asia Tenggara, Sistem RCWS Dual Weapon
-
Setelah 3 Tahun Absen, Pesawat Tanker KC-130B Hercules A-1309 Kembali Perkuat TNI AU
Panglima @tukang ngitung atau Menteri Perngitungan
Selamat tinggal kepulauan Spartly, selamat tinggal Natuna. Selamat datang Kekaisaran China penerus era Mongol.
membeli produk amerika itu berarti meminjam bukan membeli, cuman kalau rusak kita ngga perlu ganti rugi, gitu deh
@TN: akan lebih mantab lagi jika Indonesia join dg AUKUS. Rencana pengadaan F-35 akan jadi lebih lancar, Beli dan Pasang THAAD atau AEGIS Ashore di IKN dan Pontianak menjadi lebih mudah. Hhhhhhhhh
Sudah betul itu kita beli Rafale sebagai skuadron maritim strike dan berencana menempatkannya di Sumatera dan Kalimantan yang bisa dikerahkan dengan cepat ke Laut Natuna Utara.
Klaim teritorial nine Dash Line ala PRC itu mengancam hak berdaulat NKRI atas ZEE di Laut Natuna Utara sehingga oleh alasan tersebut RRC berpotensi menjadi musuh NKRI.
Tidak sepatutnya kita membela apa yang dilakukan PRC atas pangkalan laut yang ada di Kamboja. Sebab itu adalah batu loncatan PRC untuk menguasai Laut Natuna Utara.
Membangun pangkalan militer di negara itu tidak dilarang selama Negara yg menerima tidak keberatan. Tentunya sebagai negara penerima pangkalan asing seperti Kamboja juga harus siap jika Pangkalan dan negara tersebut akan dijadikan target sah bila nantinya China berkonflik dg negara Sekutu. Jadi tak ada bantahan ataupun Sanggahan apapun bila nantinya akan ada korban jiwa dari pihak Kamboja. Sesimpel itu.
Itulah kenapa USA hanya akan membangun pangkalan pada negara militer yg kuat untuk diajak kerjasama atau aliansi seperti Jepang atau Australia dengan demikian USA tidak akan terlalu terbebani untuk membangun perkuatan pertahanan di negara aliansi tersebut dan justru akan sangat membantu dalam menghadapi konflik secara bersama-sama.
Lanjutkan……..🤟
heleh penjajah dan teroris sesungguhnya adalah AMERIKA dan para keroconya, mereka sudah punya pangkalan dimana² juga ngga ada yang protes, paling cuma indonesia yang nolak
Jadi cuma US yg boleh bikin pangkalan militer di negara lain? Dasar warmonger