Indonesia Resmi Pesan Dua Unit Airbus A400M Atlas, Plus Empat Unit Tambahan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui alokasi senilai US$ 700 juta bagi Kemenhan untuk akusisi pesawat Multirole Transport Tanker (MRTT) dan dukungannya. Sehingga apabila kontrak pembelian dua A400M ditandatangani bulan ini, Kemenhan tidak perlu meminta pengajuan anggaran lagi kepada Kemenkeu seperti dalam kasus kontrak 36 pesawat tempur Rafale asal Prancis, enam fregat kelas FREMM dan dua fregat kelas Maestrale dari Italia.
Nilai valuasi offset yang akan didapatkan oleh Indonesia dari rencana akuisisi dua A400M tergantung pada kesepakatan antara ADS dan beberapa industri pertahanan Indonesia. Menurut informasi dari pihak-pihak terkait, PT Dirgantara Indonesia mengusulkan autonomous right CN235 dan pemutakhiran technical data package NC212 kepada ADS. Apabila pabrikan Eropa itu setuju dengan autonomous right CN235, maka industri yang didirikan oleh almarhum mantan Preside RI B.J. Habibie ini dapat memproduksi semua komponen CN235 di Bandung tanpa harus menunggu pasokan dari ADS.
PT GMF AeroAsia tertarik untuk mendapatkan offset rencana pembelian A400M lewat GMF Defense. Menurut informasi dari sumber yang kredibel, anak usaha PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. ini mengajukan proposal untuk maintenance pesawat yang vertical tail plane trailing edge-nya dipasok oleh Malaysia. Adapun cakupan maintenance yakni airframe maintenance, Namun belum jelas apakah ada perusahaan Indonesia yang memiliki kapasitas untuk engine overhaul A400M.
Satu perubahan kebijakan Kemenhan terkait rencana kontrak pengadaan senjata saat ini adalah penandatanganan kesepakatan offset boleh dilakukan maksimal enam bulan setelah kontrak ditandatangani. Hal ini berbeda dengan kebijakan beberapa tahun lalu di mana industri pertahanan Indonesia didesak untuk segera menyelesaikan perundingan offset dengan pabrikan agar kontrak dapat segera ditandatangani. Terkait rencana kontrak A400M, nampaknya industri pertahanan Indonesia akan memiliki waktu hingga enam bulan setelah kontrak ditandatangani untuk menyepakati offset dengan ADS. Apabila dalam waktu enam bulan tidak tercapai kesepakatan offset, maka kontrak yang telah ditandatangani tidak bisa memasuki tahap efektif.

Masih bermimpi ngoprasikan FREMM sama MONAMI……..mikir ☝️”

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211105013211-20-716867/wajah-penjaga-natuna-minim-armada-kurang-solar-hingga-kapal-tua/2

Kok ga ada TOT nya …biar PT Dirgantara Indonesia bisah Alih Teknologi…kenapa kalo sama Rusia ngotot minta TOT…??? Kok sama alutsista Barat ga pake TOT…Ga kapok nanti di embargo…ga boleh di pake saat perang dengan skutu amerika….

Masih Dhek Paijo,. Indonesia masih semangat beli FREMM, Type 31/Arrowhead 140 dan Mogami. Masalah Solar itu cuman masalah anggaran aja. Kalo tahun depan udah naik pasti anggaran untuk solar juga ikutan naik buat operasional dan cadangan strategisnya juga.

@Bung TN, hitungan ente kelewatan Bung. Gak ada hubungannya kebutuhan pengadaannya alutsista sama hitungan luas wilayah seperti yg ente hitung. Apalagi apa dan mengapa patokan luas wilayah yg harus dijaga Ampe 12,7 juta km²?? Harusnya punya patokan yg jelas kayak China yg punya first, second dan third island chain, India punya patokan seluruh samudra Hindia, Australia punya patokan jangkauan sampai 3000 km dari batas wilayahnya. Batas 12,7 juta km² itu terlalu aneh, itu cuman seluas Filipina,. Malaysia, Singapore, Sebagian LCS, selatan Thailand, Arafuru dsb.
Indikator MEF harus diganti dari mampu menghadapi ancaman langsung dari aktor negara menjadi mampu menghadapi 2 aktor negara atau lebih dari 2 front secara bersamaan. Atau menerjemahkan kekuatan Indonesia harus bisa melakukan strategi Anti Access Area Denial di wilayah seluruh ASEAN, Australia dan Papua Nugini dan mampu memproyeksikan kekuatan diseluruh wilayah Samudra Hindia dan Pasifik atau paling jelas dari Alaska Pearl Harbour, New Zealand, Australia, Diego Garcia, Sri Lanka,India hingga China. Itu kalo mau membuktikan kekuatan Indonesia sebagai poros maritim dunia.