Dikabarkan Tiba di 2023, Ternyata Pengadaan Drone Tempur (UCAV) Anka Belum Kontrak Efektif
Lantaran mengandalkan pinjaman dari luar negeri, tak jarang jadwal pengadaan alutsista menjadi terkesan molor, pasalnya dibutuhkan perjanjian pembiayaan yang melibatkan perbankan asing. Bicara tentang drone tempur (UCAV), pernah diwartakan UCAV Anka buatan Turki akan tiba di Indonesia pada tahun 2023. Nah, bagaimana realisasinya?
Bila merujuk pada pernyataan petinggi Turkish Aerospace Industries (TAI) saat ajang IDEF 2023, bahwa enam unit drone tempur Anka akan tiba di Indonesia pada bulan Agustus 2023. Disusul enam unit lainnya yang akan dikakit oleh PT Dirgantara Indonesia.
Bahkan komposisi telah disebutkan, enam unit Anka untuk TNI AU, dan untuk TNI AL dan TNI AD masing-masing tiga unit. Dari web PT Turkish Aerospace Indonesia – tusas.co.id, disebut nilai kontrak untuk 12 unit Anka senilai US$300 juta. Dengan catatan, tidak disebut varian mana yang dibeli oleh Kementerian Pertahanan RI untuk ketiga matra TNI.
Merujuk pada Tempo.co (5/1/2025), ternyata PT Dirgantara Indonesia (PT DI) masih menunggu kontrak efektif pembelian drone Anka, ini menyiratkan bahwa pemerintah Indonesia belum melakukan pembayaran uang muka (down payment) pada kontrak pengadaan, yang artinya produksi drone boleh jadi belum dimulai oleh pihak pabrikan, kecuali telah tersedia stok yang sudah ada.
“Kerja sama PT DI dengan TAI Turki ini akan efektif apabila kontrak pengadaan UAV Anka antara Baranahan (Badan Sarana Pertahanan) Kemhan dengan TAI Turki ini efektif,” kata Manajer Komunikasi Perusahaan & Hubungan Kelembagaan PT DI Adi Prastowo saat dihubungi pada Minggu, 5 Januari 2025.
Menurut Adi, kontrak yang telah diungkap sejak Juli 2023 itu hingga kini masih dalam proses pembiayaan. “Kontrak akan efektif kalau sudah ada pembayaran, itu sudah mulai dihitung. Sekarang sedang dalam proses garansi dari bank untuk pembiayaan,” kata dia.
Adi menambahkan, PT DI berperan menerima transfer teknologi dari TAI sebagai imbal balik (offset) dalam kontrak pembelian selusin Anka oleh Kementerian Pertahanan. Dalam proyeksi yang ada, offset dari program Anka yang dikerjakan PT DI ada tiga bagian.
Pertama, membangun kemampuan PT DI melaksanakan Final Assembly Line dan Flight Line 6 unit UCAV Anka. Kedua, membangun kemampuan PT DI dalam hal pemeliharaan, perbaikan, dan pengoperasian UCAV Anka.
“Ketiga Transfer of Technology berupa training and pratical untuk engineer, pilot dan flight test engineer, serta data link PT DI dalam rangka membangun UAV Center, agar menjadi industri UAV yang mandiri, tidak lagi tergantung perusahaan asing lainnya,” tutur Adi.
Adi menyatakan, saat ini program offset tersebut tinggal menunggu kontrak pengadaan UCAV Anka tersebut berlaku efektif. “Masih menunggu, kabarnya dalam waktu dekat,” kata dia, mengutip dari Tempo.co. (Gilang Perdana)
Jelang Kedatangan Drone Tempur Anka, TNI AU Bentuk Dua Skadron Baru di Tarakan dan Malang
Related Posts
-
Krisis Laut Merah, Kanon CIWS Phalanx dari USS Gravely Tembak Jatuh Rudal Anti Kapal Houthi dari Jarak 1,6 Km
-
Boeing C-40C “SPAR 19” Nancy Pelosi Beraksi di Taiwan, Beijing Siap Tempur
-
Ukraina Luncurkan UGV “Ant” – Robot Kargo Roda Rantai Berbobot 350 Kg dengan Payload Satu Ton
-
Radar Hanud S-400 (92N6E) vs Radar Patriot (AN/MPQ-65), Mana yang Lebih Unggul?
Data SIPRI itu akan mencatat setiap kontrak alustsista yg di impor dari luar negeri, lalu untuk keterangan kapan tiba nya hanya perkiraan SIPRI berdasarkan kontrak itu, kalo kontrak sampai sekarang blm efektif ya mundur lagi walaupun diperkirakan datang 2026 , yg terjadi bisa aja datang 2028 ke atas, karena perkiraan kedatangan 2026 itu berdasarkan kontrak tahun 2023
Wkwk ga ada namanya keburu masuk list SIPRI, liat aja kontrak pengadaan alustsista malaysia yg masuk SIPRI, kebanyakan zero kontrak alias kontrak gak efektif alias ga akan di kirim krn belum bayar
Rezim dulu juga tetep pakai pinjaman luar negeri kali buat mendatangkan alustsista, kata siapa baru rezim skrg pakai pinjaman luar negeri
Dari jaman SBY ampe jokowi periode 1 , rata rata jatah PLN 5-8 milyar usd untuk jatah belanja 5 tahunan, baru pada periode 2 jokowi jatah PLN naik jadi 25 milyar usd, jadinya TNI au bisa pesen 42 rafale (untuk rafale doang udh habis 8 milyar usd)
Karena inflasi tinggi, iya semua pengadaan alustsista turki akan mengalami kesulitan dalam pembiayaan, oleh sebab itu untuk pengadaan drone diperkirakan juga akan membeli ch4 lagi, khusus pengadaan turki yg tidak mendapat masalah seperti nya kcr nya yg dibeli indo
Cupu apanya bang coba, bank dalam negeri yg sanggup membiayai hanya bank bank BUMN, masalah nya bank BUMN itu duit nya dari mana coba? Paham sampe sini blm, bank BUMN itu kebanyakan duit nya dari devisa negara, kalo PLN menggunakan bank dalam negeri, devisa negara terkuras, bisa mengakibatkan rupiah melemah, dan perusahaan perusahaan akan kesulitan impor barang, makanan, dll krn cadangan devisa sedikit
Cadangan devisa itu dipake negara untuk membayar impor sama bayar hutang dan bunga, bisa pakai bank BUMN asalkan nilai pengadaan nya gak terlalu besar
Contoh aja turki deh, drone anka turki dipesan Indonesia, tapi bank bank turki ga ada tuh yang mau membiayai?
Klo hanya sekelas pengadaan drone anka masak bank dalam negeri tidak bisa membiayai….??? Emang sekelas Cupukah bank-bank diindonesia.
Jangan2 alutsista2 yg lain dr turkiye jg spt itu jg. Macam sistem rudal Hisar sampai sekarang belum ada kabar beritanya.
Kalau tidak utang ke LN, kita hanya bisa alutsista ecek ecek dan eceran.
seperti rezim dulu Su-27/30 beli 4 biji, 8biji, dan 4 biji.
kapal pun hanya sekelas korvet dan diskonan, 2 biji light frigat
SEKARANG : (utang)
42 Farale sekaligus
2 PPA ( frigat berat)
2 frigat berat AH140
DLL
Tiba tahun 2023? Berdasarkan SIPRI Arms Transfers Database impor Indonesia tahun 2023 kita baru memesannya sebanyak 12 unit armed drones jenis Anka dengan keterangan “$300 m deal; incl assembly in Indonesia; delivery planned by 2026” ternyata hingga tahun ini (2025) kontrak efektifnya belum diteken ya, sudah keburu masuk listnya SIPRI
Kalo kata pejabat doang ga perlu terlalu dipercaya
Contohnya pejabat rusia atau pihak rusia bilang kontrak 11 jet tempur sukhoi 35 masih aktif, tinggal menunggu pembayaran bla bla bla
Kalo orang awam pasti percaya aja, kecuali pengamat militer (atau org yg paham militer) bahwa sudah mustahil mendatangkan aset militer buatan rusia lagi karena ada aturan CAATSA
Kasus untuk turki sebenarnya sama aja, cuma pendapat pejabat doang, sebenarnya kalo org yg tau, Indonesia kesusahan buat cari pembiayaan, karena inflasi di Turki itu tinggi mengakibatkan para lender luar negeri pada gamau ngasih kredit ke kita karena high risk gagal bayar, kecuali kalo pemerintah setuju bunga pinjaman menjadi bunga premium (yg artinya lender luar meminta bunga yg tinggi) ini mengakibatkan harga alustsista yg akan dibeli nilainya lebih mahal, walaupun aslinya alustsista turki itu ga terlalu mahal
Kabar terbaru pemerintah akan menggunakan bank BUMN untuk membiayai kontrak alustsista itu dengan turki, dana nya diperkirakan di ambil dari cadangan devisa negaraa