2019! Satelit Militer Indonesia Resmi Mengorbit di Luar Angkasa

@a.amin

Man-min…man-min…emang namanya paimin?

Namanya Haryo Aji…mas!

@PW

Biar satelitnya buatan dalam negri, selama transmisi datanya tidak dienskripsi tetap masih bisa disadap…seperti satelit australi yang secara teratur menyadap transmisi data satelit Palapa

Sekalian copas ulang artikel Kompas yg linknya hanya bisa dibuka pelanggan kompas cetak digital.
————————————————————————

Kompas, Minggu, 19 Juni 2016.

TAWARAN MENGGIURKAN SAAB UNTUK INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA

Dalam sebuah kesempatan wawancara dengan mantan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro tentang industri pertahanan, saat ditanya seperti apa model yang ingin dicapai Indonesia, tanpa ragu dia menyebut model industri pertahanan di negara-negara Nordic. Lebih khusus lagi dia menyebut Swedia.

Sejarah industri pertahanan di Indonesia telah ada sejak masa kolonial Hindia Belanda antara lain dengan berdirinya Leger Produktie Bedrijven atau Perusahaan Produksi Militer di Bandung yang menjadi cikal bakal PT Pindad dan Marine Establishment yang nantinya berubah menjadi PT PAL di Surabaya. Namun, peta jalan industri pertahanan Indonesia sebenarnya mulai terang saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Purnomo menuturkan, Indonesia tidak ingin meniru negara-negara yang industri pertahanannya sebangun dengan keinginannya membangun kekuatan militer, seperti Amerika Serikat, Inggris, atau Jerman. Indonesia, kata Purnomo, juga tak ingin meniru negara yang punya alat utama sistem persenjataan dan kekuatan militer yang kuat, tetapi tak mau mengembangkan industri pertahanan seperti Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya.

“Yang ingin kita tiru bukan seperti Amerika Serikat, Jerman atau Arab Saudi. Tidak di antara negara-negara ini juga. Kalau begitu, mana kiblatnya? Nordic countries. Anda tahu enggak Swedia, yang punya SAAB. Kamu tahu Singapura beli kapal selam Swedia. Nordic countries itu tidak pernah perang, tetapi Sukhoinya Rusia kalau patroli enggak berani lewat situ (wilayah negara Nordic). Nordic countries itu ada lima: Swedia, Norwegia, Finlandia, Denmark, dan Islandia. Itu kuat sekali. Mereka enggak pernah perang, tetapi orang takut sama mereka,” ujar Purnomo.

UU Industri Pertahanan dengan tegas menyatakan, TNI dan Polri harus menggunakan peralatan pertahanan dan keamanan buatan dalam negeri selama masih bisa dibuat oleh industri pertahanan Indonesia. Jika memang spesifikasi teknis peralatan pertahanan dan keamanan yang dibutuhkan TNI dan Polri belum dapat diproduksi di Indonesia, mereka boleh membeli dari luar negeri dengan sejumlah persyaratan. Syarat itu tertulis tegas di Ayat 5 Pasal 43 UU Industri Pertahanan, yakni mengikutsertakan industri pertahanan dalam negeri, harus ada kewajiban alih teknologi, jaminan tidak adanya embargo, adanya imbal dagang, kandungan lokal dan atau ofset paling rendah 85 persen, dan pemberlakuan ofset paling lama 18 bulan. Ofset pertahanan adalah kompensasi yang diberikan industri pertahanan terhadap negara pembeli produk.

Transfer teknologi

Misalnya Indonesia membeli tiga kapal selam kelas Changbogo dari Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME). Ofset pertahanan dari kontrak pembelian kapal selam ini adalah satu di antara tiga pesanan kapal selam tersebut dibuat di galangan milik PT PAL Surabaya dan DSME punya kewajiban melakukan transfer teknologi. Sebagai bagian dari ofset pertahanan pembelian kapal selam ini, TNI AL mengirimkan perwiranya ke DSME, sementara PT PAL mengirimkan teknisinya.

Polemik yang mencuat saat petinggi TNI AU ingin membeli helikopter VVIP AugustaWestland AW 101, beberapa waktu lalu, menjadi contoh seberapa konsisten pemerintah menerapkan UU Industri Pertahanan. Keinginan petinggi TNI AU membeli helikopter VVIP AugustaWestland ditentang karena PT Dirgantara Indonesia bekerja sama dengan Airbus mampu membuat helikopter EC 725 Super Cougar. Helikopter ini diklaim PT DI dapat dikustomisasi menjadi helikopter VVIP. Istana akhirnya membatalkan keinginan petinggi TNI AU membeli AugustaWestland. Salah satu pertimbangannya karena PT DI mampu membuat helikopter dengan spesifikasi teknis untuk VVIP. Jika pemerintah menyetujui pembelian helikopter AugustaWestland, bisa saja pemerintah dinilai melanggar UU Industri Pertahanan.

UU Industri Pertahanan mensyaratkan secara ketat ketentuan ofset ini. Ketentuan UU ini yang disadari salah satu industri pertahanan global asal Swedia, SAAB, saat menawarkan pesawat tempur multiperan JAS-39 Gripen hingga sistem radar airborne GlobalEye AEW&C ke Indonesia. Kepala Kerja Sama Industri SAAB Eva Soderstrom, seusai pelucuran generasi terbaru Gripen, pertengahan Mei lalu, di Linkoping, Swedia, mengungkapkan, perusahaannya menyadari betul ketentuan ofset yang diterapkan negara calon pembeli seperti Indonesia. “Lewat kerja sama industri dan transfer teknologi, SAAB dapat menawarkan akses pada teknologi yang kami miliki. Dengan akses ke teknologi yang kami miliki dan dukungan dari kami, keinginan suatu negara membangun kemampuan dan kekuatannya dapat dicapai secara efektif,” ujar Soderstrom.

Membangun pabrik

SAAB punya model kerja sama industri dengan negara pembeli produknya. Mereka menamakan model kerja sama ini dengan triple helix. Platform kerja sama yang melibatkan perguruan tinggi, industri lokal, dan badan pemerintah. Soderstrom tak asal bicara. SAAB melakukan kerja sama industri dengan lebih dari 30 negara. Salah satu yang terbesar adalah Brasil yang membeli 28 Gripen NG (Next Generation) dan 8 Gripen F.

Saat ini, ada 107 insinyur asal Brasil dan keluarganya yang datang ke Swedia untuk memastikan bentuk ofset pertahanan dengan SAAB berjalan. Mereka bagian dari 350 insinyur asal Brasil yang ikut terlibat langsung dalam pembuatan Gripen NG dan Gripen F. SAAB dan industri dirgantara Brasil membangun pabrik dan fasilitas produksi Gripen di Gavio Peixoto, kota tempat pabrik pesawat asal Brasil, Embraer, berada. SAAB juga membangun fasilitas uji coba penerbangan di sini. SAAB bersama Brasil tengah merancang desain pesawat tempur masa depan.

Menurut Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Marsekal Pertama Danardono Sulistyo Adji, nilai kesepakatan ofset antara SAAB dan Brasil lebih 100 persen dari total nilai kontrak pembelian Gripen oleh negara tersebut. Danardono, yang datang ke Linkoping menyaksikan peluncuran Gripen NG, mengatakan, tawaran ofset seperti ini sangat jarang ditawarkan industri pertahanan global. Sesuatu yang, menurut dia, sebenarnya cukup menggoda Indonesia.

Bagi SAAB, kerja sama dengan industri pertahanan lokal telah menjadi kunci sukses pertumbuhan bisnis mereka. “Kerja sama industri telah mengarahkan kami pada keuntungan bisnis dan pertumbuhan yang lebih baik,” kata Soderstrom.

Ini antara lain dibuktikan dengan backlog atau pesanan yang belum terselesaikan pada 2015 yang mencapai rekor tertinggi sepanjang berdirinya SAAB, yakni 13 miliar dollar AS. Salah satunya disumbang dari order penjualan Gripen ke beberapa negara dengan menyertakan proposal kerja sama dengan industri pertahanan lokal.

Bagaimana dengan Indonesia yang tengah mencari pengganti F-5 Tiger? SAAB menawarkan Gripen ke Indonesia dengan proposal menggiurkan ofset pertahanan yang bisa mencapai lebih 100 persen dari kontrak pembelian “Iya, insya Allah pemerintah menjatuhkan pilihannya ke Gripen,” ujar Danardono.

http://print.kompas.com/baca/2016/06/19/Tawaran-Menggiurkan-SAAB-untuk-Industri-Pertahanan

Mungkin mirip atau pengembangan dari Low-Band Comunication.digabung dengan teknologi digital / data
Gelombang Rendah memang memantul jika terkena dinding atas Atmosfir.
dulu kecil saya sering menerima siaran BBC Australia pakai radio MW / AM, padahal jarak Surabaya – Sidney sejauh 5.000 km